Langsung ke konten utama

Mengenali Masalah Publik dengan Baik

Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Dalam kajian administrasi publik, perlu adanya pemahaman mengenai masalah yang ada di masyarakat. Kemudian juga perlu memahami perbedaan anatara masalah publik dengan masalah privat. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi pada proses pembuatan kebijakan.

Tahap pengenalan masalah sangatlah penting dalam proses pembuatan kebijakan. Sang pembuat kebijakan harus dapat mengenal dan mendefinisikan masalah dengan baik dan benar, agar nantinya kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dapat bener-benar menjadi formula atau obat yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk memudahkan pehamanan kita dalam membedakan masalah pubik dengan bukan masalah publik, pada tulisan ini akan menjelaskan beberap kategori dan karakter yang dimiliki oleh masalah publik. Akan tetapi sebelum membahas kategori dan karakteristik dari masalah publik, ada beberapa hal mendasar yang juga perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan masalah publik, yaitu perlu dipahami bahwa suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat. Kemudian masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Dan barulah setelah kita memahami hal-hal dasar tersebut, kita membahas mengenai kategori yang dimiliki oleh masalah-masalah publik. Menurut Theodore J. Lowi (1972) kategori dari masalah publik yaitu :

a.       Pertama, dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia.

b.      Kategori kedua, didasarkan pada asal-usul masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.

c.       Kemudian,  masalah publik juga dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif. Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu, sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat. Kebijakan ini berawal dari konflik dan melibatkan konflik kelas.

Kemudian masalah publik juga memiliki beberap karaketristik yang perlu juga untuk dipahami. Karakteristik masalah publik menurut Willian Dunn (2000), yaitu :

a.       Saling ketergantungan, contohnya masalah perekonomian berkaitan dengan masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan. Ketika masyarakat ekonomi dibawah garis kemiskinan, tentunya juga akan mempengaruhi bidang lain dalam kehidupannya, seperti tingkat pendidikan nya yang kebanyakan rendah juga, kemudian dari tingkat kesehatan yang kurang juga,sehingga dari permasalah ekonomi ini mempengaruhi bidang lainnya atau saling ketergantungan dengan masalah lainnya.

b.      Subjektifitas, contohnya masalah perekonomian di indoensia dipandang sebuah masalah oleh orang-orang yang  hidup di garis kemiskinan. Akan tetapi tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang kehidupannya serba mencukupi. Jadi karakteristik masalah ini dilihat dari orang atau kelompok yang memandangnya.

c.       Sifat buatan, contohnya karena di indonesia terdapat banyak orang ekonomi rendah dan berkeinginan untuk bisa mengatasinya, maka masalah perekonomian ini menjadi masalah publik

d.      Dinamika masalah kebijakan, contohnya di daerah pantai program pemberantasan kemiskinan tidak akan sama dengan program pemberantasan kemiskinan di pegunungan jika konteknya melalui pembebrdayaan usaha masyarakat.

 

Sumber : Dun, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kriteria dalam Memilih Alternatif Kebijakan yang Baik

Tulisan ini akan membahas beberapa kriteria pemilihan alternatif kebijakan yang baik dan tepat serta contoh proses pemilihan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tersebut . K arena k ebijakan publik yang baik, dikembangkan dari banyak alternatif kebijakan yang dilakukan pada saat tahap formulasi kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan yang tepat atau terbaik merupakan proses penilaian atas alternatif yang ada untuk selanjutnya dipilih yang terbaik. Menilai alternatif merupakan kegiatan memberi bobot pada masing-masing alternatif. Menurut Quade (1982) tahap ini merupakan tahap yang sangat vital karena akan menentukan apakah pilihan kebijakan yg diambil betul-betul implementable dan dapat mengatasi masalah. Kriteria yg dipakai adalah seberapa jauh alternatif dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak.  Bardach dalam Patton & Sawicki (1993) mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih alternatif, yaitu : A.     Technical feasibility Kriteria ...

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Ripley (1985)

Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut (Charles Lindblom, 1986: 3). Dan pada tulisan kali ini, saya akan membahas mengenai model implementasi kebijakan publik menurut salah satu ahli di bidang kebijakan public yaitu Ripley (1985). Namun sebelum membahas model implementasi kebijakan public menurut Ripley, sebagai awalan akan di bahas mengenai proses pembuatan kebijakan public yang dijelaskan juga oleh Ripley. Model tahapan kebijakan dari Ripley ini hendak menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus Panjang, berikut adalah penjelasannya : Siklus pendeknya adalah: Penyusunan agenda pemerintah Agenda pemerintah Formulasi dan legitimasi kebijakan Kebijakan Sedangkan siklus panjang kebijakan adalah : Penyusunan agenda pemerintah Agenda pe...

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik menurut  Michael Howleet dan M. Ramesh dalam buku policy cycles and policy subsystems terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Dan kelima tahap tersebut yaitu : 1.       Agenda setting atau penetapan agenda Tahap pertama ini, mengacu pada proses dimana masalah menjadi perhatian pemerintah. Beberapa tuntutan kepada pemerintah dari beberapa masalah publik datang dari aktor internasional dan domestik, sedangkan yang lain diprakarsai oleh pemerintah sendiri. Masalah-masalah ini berasal dari berbagai cara dan harus menjalani proses yang rumit sebelum mereka dipertimbangkan secara serius untuk penyelesaiannya. Agenda setting adalah tahap pertama dan mungkin tahap paling kritis dari siklus kebijakan, berkaitan dengan proses-proses ini. Menurut John Kingdon dalam penyelidikannya tentang masalah ini pada awal 1980-an memberikan definisi ringkas dari tahap ini : “Agenda, seperti yang saya bayangkan, adala...