Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik menurut  Michael Howleet dan M. Ramesh dalam buku policy cycles and policy subsystems terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Dan kelima tahap tersebut yaitu :

1.      Agenda setting atau penetapan agenda

Tahap pertama ini, mengacu pada proses dimana masalah menjadi perhatian pemerintah. Beberapa tuntutan kepada pemerintah dari beberapa masalah publik datang dari aktor internasional dan domestik, sedangkan yang lain diprakarsai oleh pemerintah sendiri. Masalah-masalah ini berasal dari berbagai cara dan harus menjalani proses yang rumit sebelum mereka dipertimbangkan secara serius untuk penyelesaiannya.

Agenda setting adalah tahap pertama dan mungkin tahap paling kritis dari siklus kebijakan, berkaitan dengan proses-proses ini. Menurut John Kingdon dalam penyelidikannya tentang masalah ini pada awal 1980-an memberikan definisi ringkas dari tahap ini :

“Agenda, seperti yang saya bayangkan, adalah daftar subyek atau masalah yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat itu, memberikan perhatian serius pada waktu tertentu...”

Dari semua subjek atau masalah yang mungkin diperhatikan oleh para pejabat, mereka justru benar-benar memperhatikan beberapa daripada yang lain. Jadi proses penetapan agenda mempersempit himpunan subjek yang dapat dipikirkan ini menjadi himpunan yang benar-benar menjadi fokus perhatian. (Kingdon, 1984: 3-4).

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam proses ini, jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Contohnya : Ada beberapa masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan masuk kedalam agenda setting, diantaranya :

a.       Penyebaran Virus Covid-19

b.      Masalah pengelolaan sampah

c.       Masalah stunting

Dalam agenda-setting, memilih salah satu masalah yang mendapatkan prioritas karena memang memenuhi kriteria masalah yang harus didahulukan. Misal dipilihlah dalam agenda setting ini masalah penyebaran virus covid-19 sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka masalah tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2.      Policy formulation atau perumusan kebijakan

Tahap kedua ini mengacu pada bagaimana opsi kebijakan dirumuskan dalam pemerintah. Setelah pemerintah mengakui adanya masalah publik dan kebutuhan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, pembuat kebijakan perlu memutuskan beberapa tindakan. Merumuskan tindakan seperti itu adalah tahap kedua dalam siklus kebijakan yaitu perumusan kebijakan.

Seperti yang diamati oleh Charles Jones (1984: 7), karakteristik pembeda dari perumusan kebijakan adalah sederhana yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang ada di masyarakat. Perumusan kebijakan karenanya melibatkan penilaian possiblesolutions untuk masalah kebijakan atau mengeksplorasi berbagai opsi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

Proses menentukan, mempertimbangkan, dan menerima atau menolak opsi-opsi ini adalah substansi tahap kedua dari siklus kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan setelah sebuah masalah didefinisikan dan ditetapkan sebagai masalah publik, yang selanjutnya memperoleh prioritas dalam agenda pemerintah untuk ditindak lanjuti melalui sebuah penyusunan kebijakan. Formulasi kebijakan dengan demikian merupakan  aktivitas mencari, merancang, dan mendefinisikan solusi terhadap suatu masalah publik yang telah diakui oleh pemerintah. Solusi apa pun yang muncul dari kegiatan formulasi kebijakan, setelah diadopsi (policy adoption), solusi tersebut kemudian menjadi kebijakan publik yang digunakan untuk mengatasi masalah publik.

Contoh :Dari beberapa masalah dalam agenda setting telah dipilih penyebaran virus covid-19 menjadi masalah publik, maka dalam tahap policy formulation, dibuatkanlah beberapa kebijakan untuk menjadi solusinya. Misal yaitu:

a.       Merencanakan lockdown

b.      Merencanakan PSBB

c.       Merencanakan sosial distancing

d.      Membentuk satgas covid-19

3.      Decision making atau pengambilan keputusan

Proses dimana pemerintah mengadopsi tindakan tertentu atau tidak. Tahap pengambilan keputusan dari proses kebijakan adalah dari mana muncul beberapa pernyataan formal atau informal pada pihak aktor publik yang berwenang untuk melakukan, atau menahan diri dari melakukan, beberapa tindakan (O'Sullivan dan Down, 2001).

Gary Brewer dan Peter DeLeon (1983: 179) mencirikan keputusan itu membuat tahapan proses kebijakan publik sebagai: pilihan di antara alternatif kebijakan yang telah dihasilkan dan kemungkinan dampaknya terhadap masalah yang diperkirakan. . . .

Beberapa poin penting pada tahap pengambilan keputusan dari siklus kebijakan yaitu :

a.       Pengambilan keputusan bukanlah tahap yang mandiri, juga tidak identik dengan seluruh proses pembuatan kebijakan publik. Sebaliknya, ini adalah tahap spesifik yang berakar kuat pada tahap-tahap sebelumnya dari siklus kebijakan. Ini melibatkan memilih di antara sejumlah kecil pilihan kebijakan alternatif, seperti yang diidentifikasi dalam proses perumusan kebijakan, untuk menyelesaikan masalah publik.

b.      Menyoroti fakta bahwa berbagai jenis keputusan dapat dihasilkan dari proses pengambilan keputusan.

c.       Menggarisbawahi poin bahwa pengambilan keputusan kebijakan publik bukanlah latihan teknis tetapi proses politik yang inheren.

Contoh : Dari berbagai alternatif yang ada, pemerintah mengambil keputusan untuk mengatasi penyebaran virus corona yaitu dengan penerapan PSBB dan pembentukan satgas covid-19.

4.      Policy Implementation atau mplementasi kebijakan

Berkaitan dengan bagaimana pemerintah memberlakukan kebijakan. Setelah masalah publik muncul dalam agenda kebijakan, berbagai opsi telah diusulkan untuk menyelesaikannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan di antara opsi-opsi itu, yang tersisa adalah mempraktikkan keputusan tersebut. Ini adalah tahap implementasi kebijakan dari siklus kebijakan, di mana keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan. Ini didefinisikan sebagai proses di mana program atau kebijakan dilakukan, terjemahan rencana menjadi praktik. Sementara beberapa keputusan telah dibuat pada bentuk umum dari suatu kebijakan, masih ada yang lain yang diperlukan untuk itu digerakkan. Pendanaan harus dialokasikan, personel ditugaskan, dan aturan prosedur dikembangkan.

Contoh :  Keputusan yang diambil oleh pemerintah yaitu penerapan PSBB dan Pembentukan Satgas Covid-19, lalu di laksanakan dengan:

a.       Penerapan PSBB dilaksanakan oleh aetiap daerah atas persetujuan pemerintah pusat

b.      Membentuk satgas covid-19 dari tingkat nasional hingga daerah-daerah

5.      Policy evaluation atau evaluasi kebijakan

Mengacu pada proses di mana hasil kebijakan dipantau oleh aktor negara dan masyarakat, yang hasilnya dapat menjadi rekonseptualisasi masalah dan solusi kebijakan. Setelah kebutuhan untuk mengatasi masalah publik telah diakui, berbagai solusi yang mungkin telah dipertimbangkan, dan beberapa di antaranya telah dipilih dan dipraktikkan, pemerintah sering menilai bagaimana kebijakan itu bekerja. Pada saat yang sama, berbagai anggota yang tertarik pada subsistem kebijakan dan publik terlibat dalam penilaian mereka sendiri tentang cara kerja dan dampak kebijakan tersebut untuk mengekspresikan dukungan atau oposisi terhadap kebijakan tersebut, atau untuk menuntut perubahan terhadapnya. Konsep evaluasi kebijakan dengan demikian merujuk secara luas ke tahap proses kebijakan di mana ditentukan bagaimana kebijakan publik benar-benar bernasib dalam tindakan. Ini melibatkan evaluasi sarana yang digunakan dan tujuan yang dilayani.

Seperti yang didefinisikan oleh Larry Gerston (1997: 120), "evaluasi kebijakan menilai efektivitas kebijakan publik dalam kaitannya dengan niat dan hasil yang dirasakan.

Contoh : setelah beberapa daerah menerapkan PSBB ternyata ada penurunan masyarakat yang terkena virus covid-19, maka daerah lain pun dianjurkan untuk segera menerapkan PSBB. Kemudian ternyata pembentukan satgas covid-19 bagi sebagian daerah cukup efektif, akan tetapi untuk daerah lain malah tidak berjalan dan terkesan seperti tidak ada, maka perlu ada tindakan terhadap daerah tersebut.

Sumber : Howlett, Michael & M. Ramesh. 2003. Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems, 2ed. New York. Oxfor University.