Langsung ke konten utama

Mengapa sebuah masalah publik dapat masuk ke agenda pemerintah ?

Mengapa sebuah masalah publik dapat masuk ke agenda pemerintah, sedangkan yang lain tidak bisa masuk ke dalam agenda pemerintah?  Atau mengapa sebuah masalah publik tertentu mendapat prioritas untuk didahulukan sedangkan yang lain tidak ? Ini mungkin menjadi pertanyaan mendasar yang muncul di pikiran beberapa orang.  Ada orang yang sudah menemukan jawabannya dan juga mungkin saja ada orang yang masih kebingungan untuk mencari jawabannya.

Pada tulisan ini, saya akan mencoba membahas mengenai pertanyaan tersebut menggunakan teori dari beberapa ahli di bidang kebijakan publik. Dengan menggunakan beberap kriteria atau patokan tertentu terkait dengan masalah publik, kita dapat menilai apakah suatu masalah bisa dikatakan sebagai masalah publik dan layak untuk masuk ke agenda pemerintah untuk dicarikan formulasi kebijakannya atau tidak.

Karena ternyata tidak semua masalah publik dapat masuk ke agenda pemerintah, hal ini disebabkan karena terdapat keterbatasan yang tidak memungkin semua masalah publik bisa dicarikan solusinya. Atau karena ada masalah publik lainnya yang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan masalah lainnya. Berarti ada masalah yang mempunyai prioritas untuk didahulukan ada juga masalah yang belum mendapatkan prioritas untuk segera diselesaikan. Semuanya tergantung pada masalah itu sendiri.

Dan untuk menetukan masalah mana yang harus di dahulukan diperlukan kriteria tertentu untuk dijadikan patokannya. Menurut Lester dan Steward dalam Winarno (2002 : 60) suatu masalah publik akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria yakni :

a.       Telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan

b.      Mempunyai sifat partikularitas yang menunjukkan dan mendramatisir masalah yang lebih besar.

c.       Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.

d.      Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat.

e.       Sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.


Jika sebuah masalah publik sudah memenuhi kelima kriteria yang dijelaskan oleh Lester dan Steward dalam Winarno (2002 : 60), maka sebuah masalah publik tersebut dapat masuk ke agenda pemerintah untuk dicarikan formulasi kebijakannya atau mendapatkan prioritas untuk diutamakan dibandingkan dengan masalah publik lainnya.

Kemudian, selain kriteria yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Menurut Abidin (2004:107) ada hal lainnya yang turut mempengaruhi sebuah masalah publik dapat masuk ke agenda pemerintah. Abidin (2004:107) menambahkan bahwa masalah publik dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah strategis dan masalah yang tidak strategis (taktis). Dan yang perlu mendapatkan prioritas dari pemerintah atau dapat masuk ke agenda pemerintah adalah masalah strategis. Masalah strategis adalah masalah yang antara lain memenuhi keempat syarat-syarat sebagai berikut :

a.       Mencakup kepentingan orang banyak, artinya masalah publik ini sudah benar-benar dianggap sebuah masalah oleh banyak orang. Sehingga perlu untuk segera dicarikan solusinya. Contoh masalah Covid-19 yang saat ini sudah mencakup kepentingan orang banyak. Maka perlu menjadi prioritas pada agenda pemerintah.

b.      Jangka waktunya panjang, artinya penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan. Contohnya covid-19 yang memerlukan waktu cukup lama untuk dapat diselesaikan, serta dampaknya sangat signifikan kepada semua orang, kelompok, negara dan bahkan dunia.

c.       Mempunyai keterkaitan yang luas, artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap bidang lain. Contohnya covid-19 yang bukan hanya berpengaruh pada bidang kesehatan saja, akan tetapi bidang lain pun terpengaruhi, seperti ekonomi menjadi terpuruk, bidang Pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga bukan hanya terjadi di satu negara saja, masalah ini menyebar ke banyak negara dan saling terkait satu sama lainnya.

d.      Memberikan manfaat yang signifikan, artinya jika sebuah masalah publik dapat diselesaiakan, akan memberikan manfaat yang signifikan. Seperti masalah covid-19, yang jika dapat diselesaikan jelas akan sanagat memberikan manfaat yang signifikan terhaap semua orang dan juga terhadap semua bidang di dunia.

 

Sumber : Dun, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kriteria dalam Memilih Alternatif Kebijakan yang Baik

Tulisan ini akan membahas beberapa kriteria pemilihan alternatif kebijakan yang baik dan tepat serta contoh proses pemilihan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tersebut . K arena k ebijakan publik yang baik, dikembangkan dari banyak alternatif kebijakan yang dilakukan pada saat tahap formulasi kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan yang tepat atau terbaik merupakan proses penilaian atas alternatif yang ada untuk selanjutnya dipilih yang terbaik. Menilai alternatif merupakan kegiatan memberi bobot pada masing-masing alternatif. Menurut Quade (1982) tahap ini merupakan tahap yang sangat vital karena akan menentukan apakah pilihan kebijakan yg diambil betul-betul implementable dan dapat mengatasi masalah. Kriteria yg dipakai adalah seberapa jauh alternatif dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak.  Bardach dalam Patton & Sawicki (1993) mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih alternatif, yaitu : A.     Technical feasibility Kriteria ...

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Ripley (1985)

Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut (Charles Lindblom, 1986: 3). Dan pada tulisan kali ini, saya akan membahas mengenai model implementasi kebijakan publik menurut salah satu ahli di bidang kebijakan public yaitu Ripley (1985). Namun sebelum membahas model implementasi kebijakan public menurut Ripley, sebagai awalan akan di bahas mengenai proses pembuatan kebijakan public yang dijelaskan juga oleh Ripley. Model tahapan kebijakan dari Ripley ini hendak menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus Panjang, berikut adalah penjelasannya : Siklus pendeknya adalah: Penyusunan agenda pemerintah Agenda pemerintah Formulasi dan legitimasi kebijakan Kebijakan Sedangkan siklus panjang kebijakan adalah : Penyusunan agenda pemerintah Agenda pe...

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik menurut  Michael Howleet dan M. Ramesh dalam buku policy cycles and policy subsystems terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Dan kelima tahap tersebut yaitu : 1.       Agenda setting atau penetapan agenda Tahap pertama ini, mengacu pada proses dimana masalah menjadi perhatian pemerintah. Beberapa tuntutan kepada pemerintah dari beberapa masalah publik datang dari aktor internasional dan domestik, sedangkan yang lain diprakarsai oleh pemerintah sendiri. Masalah-masalah ini berasal dari berbagai cara dan harus menjalani proses yang rumit sebelum mereka dipertimbangkan secara serius untuk penyelesaiannya. Agenda setting adalah tahap pertama dan mungkin tahap paling kritis dari siklus kebijakan, berkaitan dengan proses-proses ini. Menurut John Kingdon dalam penyelidikannya tentang masalah ini pada awal 1980-an memberikan definisi ringkas dari tahap ini : “Agenda, seperti yang saya bayangkan, adala...